Wacana kenaikan BBM yang
didengungkan pemerintah telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat. Demo
untuk menentang naiknya BBM terjadi hampir di seluruh pelosok negeri ini.
Penolakan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Mereka menilai jika BBM jadi
dinaikkan maka harga kebutuhan pokok yang lainnya juga akan ikut naik. Bahkan
baru hanya sebatas wacana seperti ini sudah ada beberapa kebutuhan pokok yang
sudah naik. Maka terjadilah penentangan dari kalangan mahasiswa, buruh serta
berbagai LSM dengan melakukan aksi demo.
Patut disayangkan demo penolakan
kenaikan BBM ini diwarnai perusakan dan bentrok antara pendemo dengan pihak
Polisi. Tapi apakah perusakan tersebut dilatari oleh sikap para pendemo yang
memang anarkis? Ataukah hal itu sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap
sikap pemerintah yang tidak menghiraukan keluhan yang disampaikan sebelumnya?
Bisa saja mereka melakukan tindak anarkis tersebut karena kecewa dengan sikap
pemerintah yang bersikap tidak menghiraukan permohonan yang dilayangkan secara
resmi sebelum melakukan aksi demo. Bukan rahasia lagi jika sikap para elite di
negeri ini sudah membuat rakyat jengkel. Mereka cenderung lebih mementingkan
partai dan golongannya saja. Lihat aksi mereka di sidang paripurna DPR yang
membahas masalah kenaikan BBM jumat malam (30/3). Tidak terlihat usaha mereka
mencari solusi untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi rakyat Indonesia.
Mereka hanya sibuk mengurusi nama baik partainya dan mencoba mencari simpati
rakyat. Hanya hujan interupsi tidak karuan yang terjadi. Membuat rakyat yang
menonton semakin panas dan gerah oleh sikap para anggota DPR yang seharusnya
membawa kepentingan rakyatnya, bukan partainya. Hasilnya pun bisa ditebak.
Kenaikan BBM ditunda yang membuat nasib rakyatnya makin tidak karuan.
Seyogyanya pemerintah
lebih memikirkan rakyatnya. Rakyatlah yang sudah memilih dan mempercayai mereka
untuk mengurus negeri ini dengan harapan yang begitu besar. Aksi demo yang
terjadi merupakan usaha untuk membuka mata pemerintah agar bersikap adil
terhadap kepentingan rakyat kecil. Bagaimanapun usaha kita untuk membela
kepentingan rakyat, mengatasnamakan rakyat tetapi melakukannya dengan cara
anarkis dan cenderung merusak fasilitas umum tidaklah dibenarkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar